Manuver Vietnam Hindari Kebijakan Tarif Balasan dari Amerika Serikat
Vietnam baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya akan emberikan lisensi uji coba bagi layanan internet satelit untuk Starlink. Hal ini menjadi bagian dari langkah negara tersebut menghindari kebijakan tarif dari Amerika Serikat.
Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk segera menerbitkan izin uji coba untuk perusahaan layanan internet satelit global tersebut.
Baca Juga: Pertanian RI Kalah dari Thailand & Vietnam, Zulhas Sebut Akibat Milenial Tak Mau Jadi Petani
"Kementerian Sains dan Teknologi diminta untuk segera menerbitkan lisensi uji coba bagi Starlink," katanya, dilansir dari Reuters, Minggu (2/3).
Langkah ini menjadi tindak lanjut manuver pemerintah sebelumnya yang telah menyetujui skema sementara untuk mengizinkan perusahaan internet satelit beroperasi dengan tetap mempertahankan kendali penuh atas anak perusahaan mereka di Vietnam.
Selain itu, kebijakan ini juga menandai perubahan mendadak dalam pendekatan ekonomi negara tersebut yang sebelumnya membatasi kepemilikan asing dalam sektor-sektor bisnis dan ekonomi yang dianggap sensitif.
Perdana Menteri Chinh di sisi lain juga berencana mengadakan pertemuan dengan sejumlah bisnis asing dalam beberapa hari mendatang untuk meredakan kekhawatiran terkait ketegangan perdagangan global dan dampaknya terhadap perekonomian dari Vietnam.
Dikabarkan, Vietnam akan mengambil langkah-langkah untuk menyeimbangkan surplus perdagangannya dengan Amerika Serikat. Hal ini akal dilakukan dengan meningkatkan impor pesawat, senjata, gas alam cair (LNG), produk pertanian, dan farmasi.
Baca Juga: Pabrikan asal Vietnam VinFast Resmi Jadi Sponsor Timnas Indonesia
Langkah ini bertujuan untuk menghindari tarif balasan dari negara tersebut yang bisa mengancam Vietnam. Diketahui, Amerika Serikat akan menerapkan tarif impor untuk negara yang menerapkan bea masuk terhadap komoditasnya.
(责任编辑:娱乐)
- Budi Arie Ngeles Ditanya Soal Korupsi PDNS di Eranya: Tanya ke Komdigi!
- Ant Group Kabarnya Ajukan Lisensi Stablecoin di Hong Kong, Singapura, dan Luksemburg
- Sambut HUT ke
- KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait TPPU eks Gubernur Malut
- Kasus Korupsi BTS Disorot Anies Baswedan: Bukti Hukum Tidak Pandang Kawan
- KPK Geledah Kantor Ditjen Minerba Kementerian ESDM Terkait TPPU eks Gubernur Malut
- Investor Kaget, Bursa Asia Tertekan Pengumuman Terbaru Soal Tarif Trump
- Terus Melejit, Green Financing BRI Tembus Rp89,9 triliun di Triwulan I 2025
- IHSG Anjlok Imbas Pasar Keuangan Global Bergejolak, Komisi XI DPR RI Khawatir akan Dampaknya
- Menhub Budi Karya Kenalkan Logo Harhubnas 2024, Lambangkan Kesuburan dan Kemakmuran Bangsa Indonesia
- Sanksi Dicabut Trump, Suriah Akhirnya Bisa Rasakan Kembali Trading Kripto di Binance
- BNN Tegaskan Transparansi Lewat Pemusnahan 2 Ton Sabu di Batam
- POGI Berdalih Pelecehan Dokter Kandungan pada Bumil di Garut saat USG adalah Kasus Lama
- Terus Melejit, Green Financing BRI Tembus Rp89,9 triliun di Triwulan I 2025
- Hari ini, Cek Pengumuman Hasil Kelulusan PPPK 2024 Tahap 2 Lewat https://sscasn.bkn.go.id
- Jokowi Perkuat Hubungan Bilateral Indonesia
- Catat! 5 Larangan Pada Bendera Merah Putih, Terbukti Melanggar Kena Denda Rp500 Juta
- Jokowi Berikan Gelar Kehormatan untuk Surya Paloh, Luhut, Airlangga, hingga Prabowo
- Partai Golkar dan PKB Sepakat Bentuk Koalisi Inti
- PLN Icon Plus Ungkap Modus Distribusi Internet Ilegal yang Banyak Terjadi di Masyarakat Indonesia!